Latar Belakang, Dampak dan Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Latar Belakang, Dampak dan Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 - Dekrit merupakan sebuah putusan yang dikeluarkan oleh kepala negara atau pemerintah yang memiliki kekuatan hukum. Salah satu dekrit yang dikenal di Indonesia ialah Dekrit presiden 5 juli 1959 karena inilah dekrit pertama yang dikeluarkan oleh presiden pertama Indonesia, Ir.Soekarno.
Pada masa Dekrit presiden 5 juli 1959 ini dikeluarkan bukan tanpa alasan. Terdapat berbagai spekulasi alasan dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959 ini. Setelah dekrit presiden ini disahkan terdapat banyak dampak yang dirasakan oleh Indonesia. Lalu apa saja dampak dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959 ini?
Isi dekrit presiden 5 juli 1959 secara tidak langsung juga telah mempengaruhi tatanan negara hingga sekarang ini, Hal ini disebabkan karena isi dekrit presiden 5 juli 1959 bersinggungan langsung dengan rumusan undang undang dasar.
Pada artikel kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang latar belakang dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959 beserta isi dan dampaknya bagi rakyat dan pemerintahan Indonesia. Langsung saja silahkan simak rangkuman dibawah ini.
Awal mula dikeluarkannya dekrit presiden berawl dari pembentukan badan konstituante. Badan konstituante merupakan badan negara yang dibentuk melalui jalur pemilihan umum pada tahun 1955. Badan ini ditugaskan untuk mempersiapkan rumusan undang undang dasar konstitusi baru sebagai pengganti UUDS 1950 pada masa sebelumnya. Mulanya dewan konsituante memulai sidang pada tanggal 20 november 1956 yang diawali dengan pembukaan oleh Presiden Soekarno sebagai peresmian acara. Sidang yang digelar oleh dewan konstituante ini bertujuan untuk menyusun sekaligus menetapkan kedaulatan republik indonesia tanpa ada batasan kedaulatan. Hingga tahun 1959, para anggota dewan tidak pernah berhasil menciptakan rumusan undang undang dasar yang baru.
Keadaan yang demikian semakin menggemparkan situasi politik di Indonesia. Tidak hanya itu, bahkan setiap parta politik berusaha dengan menghalalkan segala cara supaya tujuan partai dapat terpenuhi. Sementara itu, sejak tahun 1956 keadaan politik Indonesia semakin kacau dan bertambah buruk tiap harinya. Hal ini disebabkan karena di berbagai daerah mulai terjadi pergolakan dan muncul tanda tanda separatisme dari berbagai kalangan. Daerah yang mengalami pergolakan dan separatisme ini tidak mengakui adanya pemerintah pusat, bahkan daerah tersebut membentuk pemerintahan baru versi mereka sendiri.
Isi dekrit presiden 5 juli 1959 juga tidak lepas dari anjuran Ir.Soekarno yang menganjurkan pemeritah Indonesia untuk menggunakan UUD 1945. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat dari kalangan masyarakat untuk kembali pada UUD 1945. Maka dari itu dilakukanlah pemungutan suara pada tanggal 30 mei 1959.
Hasil dari pemungutan suara dewan tersebut yang juga mempengaruihi isi dekrit presiden 5 juli 1959 yang pada intinya adalah kembali menggunakan UUD 1945. Meskipun pada saat itu suara yang memilih untuk kembali pada UUD 1945 lebih banyak namun tetap saka pemungutan suara ulang harus tetap dilakukan karena seluruh jumlah suara tidak memenuhi quorum atau jumlah minimal aggota yang diharuskan menghadiri rapat tersebut. Namun karena jumlah suara tetap tidak memenuhi akhirnya dewan konstituante memutuskan untuk menunda rapat sebagai upaya meredam kekacauan. Hingga pada akhirnya presiden soekarno mengeluarkan dekrit presiden 5 juli 1959 di istana merdeka.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dekrit presiden 5 juli 1959 dikeluarkan karena terdapat faktor dan latar belakang antara lain:
Berikut adalah isi dekrit presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 juli 1959 di Istana merdeka jakarta oleh Ir.Soekarno:
dampak atau akibat yang dirasakan Indonesia setelah dikeluarkannya dekrit presiden pada tanggal 5 juli 1959 adalah:
Hingga saat ini kita masih menggunakan UUD 1945 sebagai dampak dari dikeluarkannya dekrit presiden pada tanggal 5 juli 1959. Itulah materi tentang latar belakang, dampak, dan isi dekrit presiden 5 juli 1959 yang dapat kita pelajari.
Pada masa Dekrit presiden 5 juli 1959 ini dikeluarkan bukan tanpa alasan. Terdapat berbagai spekulasi alasan dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959 ini. Setelah dekrit presiden ini disahkan terdapat banyak dampak yang dirasakan oleh Indonesia. Lalu apa saja dampak dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959 ini?
Isi dekrit presiden 5 juli 1959 secara tidak langsung juga telah mempengaruhi tatanan negara hingga sekarang ini, Hal ini disebabkan karena isi dekrit presiden 5 juli 1959 bersinggungan langsung dengan rumusan undang undang dasar.
Latar Belakang, Dampak dan Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Pada artikel kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang latar belakang dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959 beserta isi dan dampaknya bagi rakyat dan pemerintahan Indonesia. Langsung saja silahkan simak rangkuman dibawah ini.
Latar Belakang Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Awal mula dikeluarkannya dekrit presiden berawl dari pembentukan badan konstituante. Badan konstituante merupakan badan negara yang dibentuk melalui jalur pemilihan umum pada tahun 1955. Badan ini ditugaskan untuk mempersiapkan rumusan undang undang dasar konstitusi baru sebagai pengganti UUDS 1950 pada masa sebelumnya. Mulanya dewan konsituante memulai sidang pada tanggal 20 november 1956 yang diawali dengan pembukaan oleh Presiden Soekarno sebagai peresmian acara. Sidang yang digelar oleh dewan konstituante ini bertujuan untuk menyusun sekaligus menetapkan kedaulatan republik indonesia tanpa ada batasan kedaulatan. Hingga tahun 1959, para anggota dewan tidak pernah berhasil menciptakan rumusan undang undang dasar yang baru.
 |
| Teks dan Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 |
Keadaan yang demikian semakin menggemparkan situasi politik di Indonesia. Tidak hanya itu, bahkan setiap parta politik berusaha dengan menghalalkan segala cara supaya tujuan partai dapat terpenuhi. Sementara itu, sejak tahun 1956 keadaan politik Indonesia semakin kacau dan bertambah buruk tiap harinya. Hal ini disebabkan karena di berbagai daerah mulai terjadi pergolakan dan muncul tanda tanda separatisme dari berbagai kalangan. Daerah yang mengalami pergolakan dan separatisme ini tidak mengakui adanya pemerintah pusat, bahkan daerah tersebut membentuk pemerintahan baru versi mereka sendiri.
Baca juga: Masa Pemerintahan Orde Baru (Sejarah Lahirnya, Perkembangan Kekuasaan dan Kebijakan Pemerintah Orde Baru)
Isi dekrit presiden 5 juli 1959 juga tidak lepas dari anjuran Ir.Soekarno yang menganjurkan pemeritah Indonesia untuk menggunakan UUD 1945. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat dari kalangan masyarakat untuk kembali pada UUD 1945. Maka dari itu dilakukanlah pemungutan suara pada tanggal 30 mei 1959.
Hasil dari pemungutan suara dewan tersebut yang juga mempengaruihi isi dekrit presiden 5 juli 1959 yang pada intinya adalah kembali menggunakan UUD 1945. Meskipun pada saat itu suara yang memilih untuk kembali pada UUD 1945 lebih banyak namun tetap saka pemungutan suara ulang harus tetap dilakukan karena seluruh jumlah suara tidak memenuhi quorum atau jumlah minimal aggota yang diharuskan menghadiri rapat tersebut. Namun karena jumlah suara tetap tidak memenuhi akhirnya dewan konstituante memutuskan untuk menunda rapat sebagai upaya meredam kekacauan. Hingga pada akhirnya presiden soekarno mengeluarkan dekrit presiden 5 juli 1959 di istana merdeka.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dekrit presiden 5 juli 1959 dikeluarkan karena terdapat faktor dan latar belakang antara lain:
- Kegagalan dewan konstituante menyusun dan menetapkan UUD yang baru sehingga membuat Indonesia semakin terpuruk karena Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
- Situasi politik yang memburuk serta bertambah kacau.
- Tidak stabilnya persatuan Indonesia karena konflik antar partai politik.
- Perbedaan pandangan antar partai yang juga selalu menghalalkan segala cara agar tujuannya terlaksana.
- Terjadinya pemberontakan separatisme.
Isi dekrit presiden 5 juli 1959
Berikut adalah isi dekrit presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 juli 1959 di Istana merdeka jakarta oleh Ir.Soekarno:
- Pembubaran dewan konstituante.
- Diberlakukannya kembari Undang Undang Dasar 1945.
- Tidak berlakunya UUDS 1950
- Pembentukan MPRS dan DPAS dalam kurun waktu sesingkat singkatnya.
Dampak dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959
dampak atau akibat yang dirasakan Indonesia setelah dikeluarkannya dekrit presiden pada tanggal 5 juli 1959 adalah:
- Memberikan kejelasan tentang pedoman keberlangsungan bangsa dan negara dengan diberlakukannya kembali UUD 1945.
- Menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman perpecahan serta krisis konflik politik berkepanjangan.
Hingga saat ini kita masih menggunakan UUD 1945 sebagai dampak dari dikeluarkannya dekrit presiden pada tanggal 5 juli 1959. Itulah materi tentang latar belakang, dampak, dan isi dekrit presiden 5 juli 1959 yang dapat kita pelajari.
0 Response to "Latar Belakang, Dampak dan Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959"
Posting Komentar